Senin, 06 Desember 2010

Banjir Lumpur





Kejadiannya sebenernya terjadi kemarin tanggal 5 Desember 2010, waktu aku dan pacar serta dua teman pacar aku perjalanan ke Jogja dari Borobudur. Sebenernya perasaan hati sedang buruk dan bad banget, pacar ketauan pernah ketemuan ama cewek lain waktu aku lagi pulang kampung. Tapi mau gag mau kan tetep harus pulang ke Yogyakarta soalnya ada acara Penulisan Sejarah dan Workshop di gedung Ki Hajar FISE UNY hari ini. Anehnya lagi waktu lagi isi bensin di daerah Karet, aku ketemu sama temen sekelas (juga ex aku), dia juga mau ke Yogyakarta sambil bawa-bawa gitar. Karena sejam sebelumnya aku nonton berita di Tivi kalo jalan di daerah Pabelan ditutup karena banjir, ehh si teman aku ini nyelonong lewat jalan pintas di daerah Progowati. Doi gag tau kalo di jalan pintas Progowati jembatan penghubungnya putus jadi dua.
Aku sama pacar aku dan dua temennya tetep milih lewat Pabelan (jalan raya Yogyakarta-Magelang), kita juga penasaran sih sama kondisi banjir lumpur tanpa tau kalo ternyata macetnya sampai sekitar 10km. Ternyata bener berita di Televisi, mulai dari Gulon sampai Salam macet total karena air sungai Blongkeng meluap akibat hujan yang terus menerus selama seharian.
Namun pemerintah daerah Kabupaten Magelang cukup tanggap darurat, hal ini terbukti selang dua jam setelah meluapnya air sungai Blongkeng, sudah tersedia 2 mesin berat pengeruk pasir dan lumpur yang menghalangi jalan. Selain itu, puluhan truk pengangkut pasir antri menunggu giliran diberi pasir gatis. Cerminan hubungan simbiosis Mutualisme, truk pasir akan mendapatkan keuntungan besar dan para pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan tanpa merasa terganggu dengan pasir. Ratusan relawan baik itu dari Instansi Pemerintah maupun LSM terkait. Polisi dan TNI serta puluhan Menwa Kabupaten Magelang termasuk didalamnya.
Menurut hemat saya, memang patut diberikan penghargaan terhadap apresiasi yang besar dari seluruh kalangan masyarakat baik itu mahasiswa maupun pelajar yang berniat mulia mendaftarkan diri sebagai relawan. Namun, dalam kejadian nyata seperti Banjir Lumpur sungai Blongkeng, jumlah relawan pun banjir, hingga mereka justru memenuhi jalan dan malah berfoto-foto ria. Saya tertawa melihat para relawan dadakan itu. Memang menurut saya jiwa relawan tidak dapat terbentuk begitu saja, butuh waktu minimal 1 tahun dalam bekerja sebagai relawan agar kejadian seperi di Muntilan tidak terjadi di tempat lain. :)

Sabtu, 04 Desember 2010

PD III ?

Korea Utara membombardir Pulau Yeonpyong (yang tentu saja diklaim sebagai wilayah Korea Selatan) pada tanggal 23 November 2010. Dari kantor berita resmi Korut menyatakan bahwa Korut menganggap Korsel akan menyerang (atau mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi Korut) Korut melalui latihan bersama dengan US (yang rencana dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010). Ketegangan yang berlangsung di Barat Semenanjung Korea ini merupakan dampak dari sisa-sisa pertempuran (yang tidak terselesaikan ) 57 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya perseteruan Korea Utara dan Korea Selatan sudah berlangsung sejak tanggal 25 Juni 1950 dan diakhiri pada tanggal 27 Juli 1950 dengan ditandatanganinya Korean Armistice Agreement. Perang saudara ini merupakan kepanjangan tangan dari perang Dingin Antara kepentingan Amerika dan sekutunya (termasuk PBB) sebagai negara adikuasa terhadap kekuatan Komunis (China dan Uni Soviet). Seperti terminologi perang dingin itu sendiri, Korea menjadi korban (seperti layaknya yang dialami Jerman dan Vietnam) dari kepentingan-kepentingan politik negara Adidaya. Dan hal itu masih bersisa sampai detik ini.

Sebenarnya, permasalahan yang terjadi pada tanggal 23 November 2010 mengenai pembombardiran Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara dan Korea Selatan mengklaim wilayah itu masuk dalam teritorinya (kembali pada deklarasi Korean Armistice Agreement). Pihak Korsel yang dibelakangi oleh Amerika kemudian secara sepihak menarik Laut barat semenanjung Korea sebagai batas Negara. Tentu saja keputusan ini tidak bisa diterima dari pihak Korea Utara, karena dari apabila dilihat dari segi pertahanan negara tentunya Korea Utara kesulitan karena secara langsung dikelilingi oleh armada militer Korea Selatan (dan Amerika) diwilayah yang dekat sekali dengan daratan mereka. Selain itu dengan penarikan batas wilayah (yang disebut Northern Limit Line oleh Amerika dan Korsel) tentu saja memisahkan pulau-pulau yang ada diperairan itu dengan Korea Utara. Oleh karena itu pengakuan wilayah yang sepihak itu berakibat besar ketika Korea Selatan merasa Korea utara menembaki wilayah teritorinya. Batas wilayah daratan sudah disepatai oleh kedua negara pada akhir perang Korea yaitu wilayah yang disebut "38 Paralel", namun batas perairan belum disepakati oleh kedua negara. Hal ini yang mampu menjadikan konflik jangka panjang dikemudian hari.

Korea Selatan terutama, merupakan investor besar di wilayah Asia tenggara (termasuk Indonesia) maka apabila benar-benar pecah perang di semenanjung Korea, hal ini tentunya membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia (yang semakin menguat) dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara.


Monarki dalam Demokrasi

Baru-baru ini dibeberapa Media televisi "meributkan" statmen bapak presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya sebuah Monarki didalam Demokrasi Negara Republik Indonesia. Monarki kesultanan Yogyakarta dalam negara Demokrasi Indonesia adalah sebuah keistimewaan mengingat Sultan HB IX dalam surat telegramnya kepada Soekarno ketika mendengar berita mengenai kemerdekaan Indonesia, mendukung sepenuhnya atas lahirnya Negara Republik Indonesia. Surat Telegram ini merupakan sebuah tanda dari penyatuan dua Negara yaitu Negara Kasultanan Yogyakarta dengan Negara Republik Indonesia. Sebuah langkah yang Heroik mengingat betapa besar dukungan Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Negara Republik Indonesia. Sri Sultan kemudian mengeluarkan sebuah Amanat pada tanggal 5 september 1945 yaitu pernyataan resminya mengenai meleburnya Kasultanan Yogyakarta dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.


Secara historis predikat istimewa merupakan warisan jauh sebelum kemerdekaan RI itu sendiri. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan cikal bakal DIY sekarang ini dulunya dikenal sebagai negara vasal dalam pemerintahan yang dimulai oleh VOC (Vereenidge Oostindische Compagnie), Hindia Belanda, hingga Pendudukan Jepang. Pada masa Belanda daerah Kasultanan Yogyakarta dijuluki Zelfbestuurende Landshappen dan oleh pendudukan disebut kooti (tanya nenek ato simbah kita pasti ngerti). Dari sinilah telah muncul wacana mengenai keistimewaan Yogyakarta yang kita ketahui saat ini telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kemudian Bapak proklamasi Indonesia, Soekarno memberikian sebuah perlindungan hukum dalam rapat BPUPKI dan PPKI kepada kasultanan Yogyakarta sebagai sebuah daerah (dalam negara indonesia), bukan lagi Negara yang memiliki kedaulatannya sendiri.


Menanggapi Opini yang beredar saat ini, mengenai "penyamarataan" status daerah yang artinya menghapuskan status keistimewaan Yogyakarta dalam Negara Demokrasi Indonesia tentunya membutuhkan pertimbangan yang matang. Keistimewaan yang dapat kita lihat hari ini dari Yogyakarta adalah Dual-birokrasi atau pemerintahan ganda dari sosok sultan sebagai Raja bagi rakyat Yogyakarta dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah Yogyakarta. Oleh karena itu Yogyakarta adalah satu-satunya daerah yang tidak mengadakan pemilihan Gubernur. Rakyat memilih Sultan sebagai sosok pengayom rakyat secara spirituil dan juga rakyat (secara luas) memilih Sultan sebagai sosok pemimpin Daerah. Apabila dilihat dari kacamata demokrasi yang dicanangkan Nagara Indonesia tentunya ini sama sekali jau dari cita-cita Demokrasi. Namun rakyat Yogyakarta secara historis, sosial, culture, spirituil, maupun rasa nyaman dapat ditempuh dengan tetap Sultan sebagai Gubernur sekaligus Raja untuk rakyat. Sebuah fenomena yang tidak dapat kita jumpai didaerah manapun.


Disaat daerah lain yang kini gemar "memamerkan Kekuatannya sendiri" (Timor-Timur, GAM, RMS), Yogyakarta justru menundukkan Kepala dan mengakui Kedaulatan NKRI dengan penuh penghayatan. Sungguh sebuah penghargaan besar yang patut saya berikan kepada Sri Sultan Hamengku Bowono IX yang dengan pemikiran modernnya untuk melebur Kekuasaanya dan tunduk kepada Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu apabila Daerah Istimewa Yogyakarta akan dihapus dan disetarakan dalam demokrasi (pemilihan gubernur.red) maka hendaknya perlu kajian yang lebih dalam. Bila dilihat dari segi sosial maka saya rasa hanya akan menimbulkan kekisruhan dalam diri rakyat Yogyakarta.