Jumat, 29 Oktober 2010

KONTROL BAHASA ERA ORDE BARU

KONTROL BAHASA INDONESIA PADA ERA ORDE BARU
oleh : eka ningtyas

Sampai tahun 1997, sebuah sistem politik otoriter yang dibangun dan dipimpin Soeharto telah berlangsung lebih dari tiga dekade. waktu yang tidak singkat untuk membangun sebuah dinasti dalam ranah negara demokrasi. Sebuah “surat sakti” telah mengubah masa depan bangsa Indonesia memasuki babakan periodisasi baru. Soeharto membangun sebuah “Orde Baru” diatas perpolitikan yang penuh dengan konspirasi pada awal pembentukannya. Istilah Orde lama pun muncul untuk mengimbangi dari munculnya istilah orde baru. Orde baru terbentuk dengan dukungan sangat besar dari para pendukung yang ingin terbebas segala kekacauan masa lalu. semboyan yang diangkat “Orde Baru” mirip dengan periode kebijakan politik etis pemerintahan kolonial yaitu berjanji akan membangun ekonomi nasional dan meningkatkan taraf pendidikan serta kesejahteraan. selama masa pemerintahannya, Soeharto gemar membangun legitimasi dengan mencari keterlibatan rakyat namun lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat dalam sistemnya. Membangun gaya pemerintahan yang paternalistik sekaligus menindas.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, perpolitikan Indonesia didominasi kuat oleh rezim militer. Bahkan dalam bangku pemerintahan pun disediakan bagi kalangan militer. sungguh langkah cerdik yang dilakukan orde baru guna melindungi dinastinya dari kehancuran seperti dijabarkan dalam karya chatrine mc. gragor ketika sejarah berseragam. Selain itu pemberlakuan hukuman penjara politik juga berlaku pada era Orde Baru ini. demi keamanan menjaga kursi kepresidenannya, Soeharto tak segan memenjarakan para lawan politiknya. Amnesti Internasional pada tahun 1977 memperkirakan narapidana politik Indonesia berjumlah antara 55.000 hingga 100.000 orang, dibagi dalam tiga kelompok yang menunjukkan tingkat keterlibatan mereka dalam usaha kudeta tahun 1965. kategori A untuk yang terlibat langsung dengan PKI, kategori B orang yang tidak terlibat langsung, dan kategori C orang yang tidak terlibat langsung dibawah kategori B dengan perbedaan yang tidak jelas. para tahanan ini terkadang ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu. sedikit beruntung bagi tahanan politik kategori C, mereka diumumkan bebas dan dapat membaur kembali ke masyarakat. namun predikat “tapol” yang terlanjur melekat, membuat mereka sulit kembali bermasyarakat.

Masih dalam tahun yang sama, sekitar 14.000 narapidana dipenjarakan di pulan Buru, Maluku selatan, salah satunya adalah Pramudya Ananta Toer yang menulis tertralogi novel sejarah selama dipenjara : Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. tidak hanya itu,tidak sedikit surat kabar yang mengalami pembredelan ketika memberitakan sebuah fakta pelik yang menjatuhkan Orde Baru seperti yang dialami mingguan berita tempo. new York times dilarang memasuki Indonesia setelah menurunkan suatu artikel mengenai bisnis keluarga Soeharto, dan wacana politik ‘suksesi’ dilarang. tahun berikutnya International herald Tribune dilarang beredar selama empat bulan. dua SIUPP dibatalkan dan beberapa puisi serta drama tidak boleh dipentaskan. Dengan memainkan maneuver halus, Orde Baru menghasilkan kekerasan pada kebebasan Asasi Manusia. Pada November 1969, DPR-GR mengeluarkan undang-undang pemilihan umum yang menetapkan keanggotaan parlemen, DPR ditetapkan terdiri atas 360 anggota yang dipilih, ditambah 100 anggota yang diangkat. seluruh anggota parlemen ini menjadi bagian dari 920 anggota MPR bersama-sama dengan 207 militer dan anggota golongan fungsional yang dipilih oleh presiden, 131 anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 112 anggota dipilih dari partai yang kurang berhasil. sehingga dapat ditarik kesimpulan, pemerintah menunjuk langsung 22% anggota DPR dan 33% anggota MPR, bilangan yang cukup untuk menggagalkan amandemen undang-undang. Tidak cukup sampai disitu, pemerintah membuat peraturan bahwa semua pegawai pemerintah (termasuk PNS) harus setia kepada pemerintahan. dalam hal ini, mereka tidak diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar (Golongan Karya) yang didirikan tahun 1964 untuk mempererat kerjasama antara tentara dan sipil. sehingga Orde Baru ingin mendirikan sebuah kondominum birokratis-militer di dalam negara.

Dibalik itu semua memang harus diakui mengenai keberhasilan Orde Baru dalam meningkatkan ekonomi nasional dan taraf pendidikan serta kesejahteraan rakyat, sesuai dengan semboyan yang mereka angkat. Awal tahun 1980-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selama satu decade, tingkat pertumbuhan tahunan Produksi Domestik Bruto (PDB) berkisar pada angka 7,7%, dan tidak pernah berada dibawah angka 5%. Tahun 1983 tingkat ketersediaan beras mencapai 146 kilogram per kapita. Prestasi luar biasa ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah dan inisiatif serta kerja keras para petani Indonesia. kesuksesan terbesar periode Orde Baru adalah program Keluarga Berencana yang merupakan terobosan dalam menghadapi masalah lonjakan penduduk. pada dasarnya sterilisasi atau aborsi dilarang secara budaya dan agama sehingga program KB dilakukan menggunakan pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi intra-uterus. keberhasilan program KB di Indonesia menjadi salah satu yang paling sukses di dunia. Rezim orde baru sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila yang salurkan melalui program penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P-4) bagi pegawai negeri, sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomer II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Materi yang disampaikan dalam penataran adalah program Penghayatan dan Pengamalana Pandasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Selain dibidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sector pendidikan juga mengalami perkembangan pesat. lebih dari 100.000 sekolah dibangun, seperti berbagai Sekolah Dasar Inpres (instruksi Presiden) di berbagai daerah diseluruh wilayah Indonesia didirikan terutama didaerah pedalaman, dan lebih dari 500.000 guru dipekerjakan. naiknya persentasi melek huruf terus meningkat. sensus penduduk 1980 melaporkan bahwa 80,4% laki-laki diatas sepuluh tahun dan 63,6% wanita sudah melek huruf. angka itu meningkat menjadi 89,6% dan 78,7% pada sensus tahun 1990. manfaat pendidikan public dalam perkembnagan bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah melek huruf, melainkan juga dari pertumbuhan persentase penduduk yang mampu menggunkan bahasa nasional tersebut. pada tahun 1971, persentase kemampuan penggunaan bahasa nasional itu baru mencapai 40,8%. Sensus 1980 menunjukkan kenaikan angka itu sampai 61,4% dan pada tahun 1990 melonjak hingga 80% bagi orang Indonesia diatas 5 tahun. peningkatan ini juga menunjukkan pengaruh penggunaan bahasa nasioanl dalam surat kabar dan majalah serta dalam radio dan televise. penyebaran bahasa Indonesia berlanjut menjadi sarana penting untuk meningkatkan identitas nasioanal di seantero nusantara.

Kontrol dari penguasa rezim orde baru sangat kuat, tidak hanya sebatas pada bidang ekonomi dan politik saja, namun kebudayaan maupun bahasa tidak luput didalamnya. pembatasan-pembatasan pada karya sastra sangat kuat seperti digambarkan oleh Virginia Matheson Hooker dalam buku Indonesia beyond soeharto. Hooker menyebutkan alasan mengapa orde baru membatasi variasi ekspresi di bidang media, literature dan seni, serta untuk memupuk perkembangan suatu kebudayaan politik nasional yang seragam, maka orde baru memperjuangkan dari kubu negara sebagai prioritas utama : Kesatuan. namun sementara itu, dari lapisan masyarakat, jurnalistik, novelis, pelukis dan orang-orang Indonesia yang berdaya kreatif lainnya menentang prioritas itu. Banyak di antara mereka yang bersikap kritis terhadap ortodoksi pemerintahan. Penentang priotitas kesatuan ini menelusuri wacana kedua dari Bhinneka Tunggal Ika. Ketimbang aspek pertama, ketunggalikaan Indonesia, dinamika wacana kedua yakni kebhinnekaan atau keragaman, jauh kurang sentripetal. Bagaimana Orde Baru mengartikan mandatnya untuk memajukan kebudayaan nasional? bagaimana rezim Soeharto menempatkan dirinya di antara kebudayaan sebagai kreativitas bangsa Indonesia?.Retorika Orde Baru sendiri menunjukkan jawabannya. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang keenam (1994-1999) memperluas "kebudayaan” dan “nilai-nilai" dan menghubungkan kedua konsep itu menjadi sebuah usaha pembangunan.

Kebijakan luar biasa yang diberlakukan pada masa orde Baru selain kebijakan mengenai ekonomi dan kesejahteraan adalah mengenai perkembangan Bahasa Indonesia atau lebih tepatnya “pembakuan bahasa Indonesia”. Kita dikenalkan dengan istilah “bahasa Indonesia yang baik dan benar” selama rezim Orde Baru. namun hal ini bukanlah mutlak sebagai persoalan bahasa seutuhnya, kemudian menjadi politik “bahasa yang baik dan benar” hanya bisa dipahami dalam konteks kesewenang-wenangan orde baru. Pembakuan bahasa jelas cara yang mudah untuk menyeragamkan atau pendek kata menguasai pikiran orang. Dengan bahasa yang baku maka rakyat dapat dengan mudah menurut saja pada kebijakan yang diciptakan penguasa birokrasi. Dalam hal ini pemerintah menggunakan bahasa sebagai alat legitimasi dalam membangun hegemoni politiknya. Bahasa dan politik merupakan dua istilah yang sering dikaitkan dan memiliki hubungan yang unik. pertama hubungan sejajar antara politik dan bahasa. disini politik dan bahasa saling berinteraksi, saling mempengaruhi dan tarik menarik secara setara. keduannya saling berpengaruh karena keduannya menjadi subyek. Kedua, hubungan saling membawahi antara politik dan bahasa. Disini salah satu menjadi subyek dan lainnya menjadi obyek. pada satu pihak bahasa dapat dijadikan agenda kebijakan dan sasaran kajian politik kemudian pada pihak lain tuturan politik dan verbal politik dapat dilihat sebagai gejala kebahasaan dan sasaran kajian kebahasaan.

Politik bahasa di Indonesia menjadi kepanjangan tangan dari rezim orde baru. politik bahasa terkadang dijadikan agenda dan ideology kehidupan bernegara. penetapan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah-Asing-Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, peristilahan Indonesia (asing-Indonesia, baku-tidak baku) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang notabene organ pemerintahan merupakan contoh pembentukan politik bahasa Indonesia. menurut Ariel Heryanto dalam bukunya “Bahasa dan Kuasa: Tatapan Postmodernisme dalam Bahasa dan Kekuasaan”, bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan komoditas industrial. bahasa tidak lahir dan tumbuh dari dinamika komunal masyarakat, tetapi merupakan produk rekayasa para professional yang dirancang untuk dipasarkan secara massal. bahasa bukan lagi menjadi bahasa ibu maupun lingua fanca melainkan menjadi komuditas yang bersumber pada keputusan para pejabat pembinaan dan pengembangan bahasa.

Ejaan Yang Disempurnakan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1972. EYD itu sendiri jauh dari sempurna. mustahil memang menyempurnakan ejaan dua bahasa yang punya tradisi berbeda dan berlawanan, biarpun keduannya serumpun sekali pun. tata ejaan Inggris, menjadi latar belakang ejaan Malaysia. Lain sekali dari tata ejaan Belanda yang menjadi latar belakang bahasa Indonesia. orang Malaysia layaknya orang Inggris menulis Jordan dan Johannesburg dan melafalkan keduannya sebagai Djordan dan Djohannesburg. sedangkan menurut EYD keduannya dibaca Yordania dan Yohannesburg sesuai dengan bahasa Belanda yang mengeja keduannya sebagai Jordanie dan Johannesburg. Menjadi permasalahan disini EYD terlalu memaksakan ejaan bahasa Inggris tapi lafalnya tetap cara Belanda. terlihat jelas disini EYD bertindak setengah hati, hanya mengubah ejaan tanpa merubah lafal. inilah politik licik pemerintah, persamaan ejaan itu telah membuat kita menjadi asing dengan ejaan Suwandi, bahkan asing pada jati diri kita sendiri terutama masa lampau. generasi yang dibesarkan oleh EYD tidak suka membaca terbitan sebelum zaman itu.

Politisasi bahasa yang paling kentara dan sering dipergunakan oleh penguasa dan masyarakat adalah penjulukan atau labeling. pola semacam ini juga berlaku pada era orde baru dimana kita kerap mendengar istilah-istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri, anti pancasila, subversive, anti pembangunan, provokator, OTB, GPK. selain labeling muncul pula berbagai gaya bahasa seperti eufimisme atau dihalus-haluskan, puferistis atau sarkastis (dikasar-kasarkan), bombastis (dibesar-besarkan), vulgarristis (dijijik-jijikkan), feodalistis atau stratifikatif dan juga sloganistis dijadikan gaya bahasa pemerintah Orde baru dalam Reformasi Pembangunan. counter yang dilakukan oleh masyarakat kemudian menghasilkan plesetan bahasa seperti, Supersemar (Soeharto persis seperti Marcos), RCTI (Ratu cendana Titip Investasi) SDSB (Soeharto Dalang Segala Bencana), KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), BJ Habibie (bicara jago, habis bicara bingung), Akbar Tanjung (Akhirnya Bubar Tanpa Udjung). Keduanya merupakan contoh bahasa politik yang berlaku di Indonesia sekaligus respon yang muncul dari masyarakat. Muncul istilah-istilah yang secara makna dikudeta oleh para penguasa orde baru telah mengubah pandangan dan cara berpikir nasyarakat Indonesia yang menjadi subjek bahasa.

Bahasa politik merupakan bahasa yang dipergunakan oleh para elit birokrasi guna menyampaikan kepentingan dalam kekuasaannya. menurut Virginia Matheson Hooker dalam bukunya “Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru” menyebutkan ciri bahasa politik yaitu : terjadinya politisasi makna atas bahasa-bahasa yang dipergunakannya, terjadi penghalusan makna dalam bentuk eufimisme bahasa yang dalam terminology Mochtar Lubis sebagai sebuah penyempitan makna serta memunculkan citra positif terhadap penguasa dengan menyembunyikan “kenyataan yang menyakitkan”, terjadinya bentuk-bentuk bahasa propaganda dalam rangka meyakinkan pihak lain, terutama masyarakat. propaganda yang paling berani adalah menggunakan bahasa agitasi dan bahasa rumor (tidak jelas sumbernya) untuk mencegah gejolak social.

Eufimisme yang digunakan pada masa Orde Baru digunakan untuk menutupi informasi yang sebenarnya sebagai selubung terhadap kenyataan yang jauh lebih mengecewakan. eufimisme semacam ini mengakibatkan dampak meniadakan control social yang efektif dan juga menuntun masyarakat menjadi kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi. ciri lain dari bahasa para politisi era Orde Baru adalah adanya peniruan gaya berbahasa orang yang paling berwibawa dan paling berkuasa pada waktu itu (Soeharto), yaitu pengucapan akhiran –kan menjadi –ken dan banyak penggunaan kata daripada, padahal kata daripada seharusnya digunakan dalam perbandingan. Peniruan gaya berbicara semacam itu semata-mata untuk mengidentifikasikan diri dengan Presiden Soeharto. Kekeliruan nyata yang hampir diacuhkan orang pada era Orde Baru, bahkan hingga hari ini pun masih ada segelintir orang yang bergaya bahasa semacam itu.

Kini zaman telah berganti, demokrasi selalu dielu-elukan hampir disetiap sudut ruang dan waktu. Kebebasan dalam mengungkapkan pendapat benar-benar dihargai, factor inilah yang membuat masyarakat Indonesia semakin aktif dalam memberikan sumbang asih kritik dan saran yang ditujukan kepada pemerintah dengan berbagai cara. orasi, demo, karya sastra, oponi masyarakat bahkan pemogokan makan pun selalu menghiasi perjalanan sejarah demokratisasi berpendapat di Indonesia. Namun mata pelajaran Bahasa Indonesia saat ini masih memberikan pelajaran “bahasa baku” hingga tingkat SMA. sungguh ironis mengingat gembar-gembor pembangunan dan demokratisasi yang kencang dari berbagai pihak namun belum mengubah system politik bahasa yang lama. orde baru masih terus membayangi perjalanan sejarah bangsa walaupun Soeharto telah mangkat. Berselang beberapa bulan setelah Soeharto meninggal, Santer terdengar berita baik pada media massa maupun elektronik mengenai para korban kekerasan politik yang angkat bicara. mengapa semua baru angkat bicara setelah pemimpin orde baru meninggal?. apakah ketika Orde Baru tumbang digantikan era Reformasi belum mampu membuat para korban politik orde baru nyaman untuk meminta keadilan? atau mereka masih belum percaya dengan pemerintahan yang berganti-ganti menduduki kursi kepresidenan untuk waktu yang singkat?. pertanyaan mendasar itu tentunya membutuhkan kajian mendalam mengingat selama 32 tahun membangun dinasti, tentunya banyak pemimpin yang dibesarkan dalam system otoriter halus semasa orbe baru. perlu proses panjang untuk menghilangkan pengaruh orde baru beserta para penganut fahamnya. ditambah ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap militer yang selama 32 tahun hidup dalam dua peran yaitu, melindungi masyarakat sekaligus melindungi pemerintah (yang secara langsung berpengaruh terhadap jabatannya).

Pada bidang kebahasaan, Indonesia menghadapi permasalahan baru yakni munculnya penggunaan bahasa gaul maupun gaya bahasa Indoglish. bahasa gaul marak dipakai untuk pergaulan sehari-hari para remaja dalam kurun waktu sepuluh tahun ini. ditambah lagi dengan ketersediaan kamus bahasa gaul yang mengejawantah hingga ke toko buku terkenal di Indonesia. Berbeda dengan bahasa gaul, gaya bahasa Indoglish justru menyerang para pemimpin rakyat di dewan. terkadang tanpa sadar mereka mengucapkan bahasa Indonesia yang dicampur aduk tidak karuan dengan bahasa Inggris agar terdengar enak ditelinga. hanya telinga orang bodoh saja tentunya. Banyaknya dewan rakyat yang ikut dalam bursa politik yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan politik (contohnya public figure) tentu saja memberikan dampak yang kurang baik bagi perjalanan kebangsaan Indonesia dalam berbagai bidang. seperti dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik.

Politik bahasa macam apa yang kita butuhkan dalam era reformasi, demokrasi dan globalisasi di Indonesia saat ini?. Dalam era reformasi, demokratisasi dan globalisasi Indonesia sekarang ini kita membutuhkan sebuah format, agenda, dan kebijakan politik bahasa yang mampu menghormati dan melindungi kemajemukan keindonesian kita pada satu sisi dan pada sisi lain menegakkan keindonesia kita sebagai satu bangsa. hal ini berarti sebuah format , agenda, dan kebijakan politik linguistic yang uniformistis, monodimensionalistis, sentralis dan elitis-ekslusif harus ditinggalkan pada satu pihak dan pada pihak lain format, agenda dan kebijakan politik bahasa dalam artian luas yang pluralistis, multidimensional, desentralistis, dan inskusif harus ditumbuhkembangkan dan bahkan diterapkan. sudah waktunya kita memiliki sebuah format dan agenda politik bahasa yang pluralistis, multidimensional, desentralistis dan insklusif supaya bahasa memiliki sumbangan berarti dalam proses reformasi dan demokrasi Indonesia.